Solo-majalahlarise.com-Salah satu lembaga keuangan yang dikelola masyarakat pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui program PNPM  yang masih eksis adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Kini namanya berubah menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM).  Keberadaan DAPM
untuk entaskan Rumah Tangga Miskin (RTM) produktif menjadi pengusaha mandiri yang lebih sejahtera.

DAPM awalnya mendapat dana hibah dari program PNPM, kini asetnya beragam kisaran 3 Milyar sampai 11 Milyar. Dana digulirkan ke RTM tanpa agunan dengan sistem tanggung renteng.

Tidak semua DAPM bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat. Tidak sedikit yang terbelit permasalahan pengelolaan. Akibatnya dana yang digulirkan macet. Agar DAPM tetap bisa lestari, tumbuh berkembang dengan sehat,  Badan Kerjasama DAPM Kabupaten Purworejo, Sabtu-Minggu (27-28/9-2019), bertempat di Lor in Syariah Hotel menyelenggarakan Pelatihan untuk para pengurus dan pengelola DAPM. Salah satunya adalah Pelatihan Pengawasan dengan peserta Badan Pengawas (BP) DAPM se-Kabupaten Purworejo, menghadirkan fasilitator Direktur Amalia Consulting.

Dihadapan 30 peserta pelatihan, Suharno,  memaparkan tip dan prosedur serta mekanisme pengawasan.

"Ada dua pengawasan yang harus dilakukan BP yaitu pengawasan terhadap kepatuhan regulasi, serta pengawasan operasional lewat laporan keuangan yang disajikan," paparnya.

"Agar bisa melakukan pengawasan dengan efektif dan efisien, BP wajib bisa membaca laporan keuangan yang disajikan pengelola DAPM," lanjutnya.

Suharno, juga menandaskan muara permasalahan di DAPM biasanya timbul dari penyelewengan keuangan dan pinjaman bermasalah (kredit macet).

"Permasalahan tersebut tidak akan terjadi bila pengawasan yang dilakukan Bapak dan Ibu dilakukan dengan baik dan intensif. BP harus mampu menjalankan fungsi dan tugas secara optimal, tidak sekedar formalitas menjadi pelengkap organisasi saja," pesannya. (Sofyan)