Ragam Bahasa Politik di Indonesia dalam Perspektif Pragmatik

Oleh: Dr. Muhammad Rohmadi, S.S., M.Hum.

Dosen PBSI FKIP UNS, Ketua Umum ADOBSI, & Pegiat LIterasi Arfuzh Ratulisa

Email: rohmadi_dbe@yahoo.com/Youtube: M Rohmadi Ratulisa

Dr. Muhammad Rohmadi, S.S., M.Hum

"Keheningan jiwa terpantik rindu pada rembulan dini hari dalam genggaman cerita dan kenangan sepanjang masa dengan terus berliterasi dengan Ratulisa (rajin menulis & membaca) untuk multigenerasi NKRI"

       Bahasa memiliki fungsi sebagai alat untuk menyampaikan tujuan tuturan kepada lawan tuturnya dalam berbagai konteks. Konteks sosial, budaya, agama, seni, hukum, dan politik mewarnai kehidupan seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Sekarang ini, hampir setiap detik, menit, jam, hari, minggu, dan bulan, semua informasi berita politik menjelang pemilu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Indonesia begitu ramai didiskusikan, baik melalui forum formal maupun nonformal. Aneka diksi bermunculan pernyataan sebagai tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi dalam perspektif pragmatik. Misalnya, ada diksi, MK sebagai Makamah Konstitusi dimunculkan dengan pernyataan yang mengandung implikatur negatif sebagai Makamah Keluarga. Kemudian muncul diksi pembangkangan, pengkhianat, politik dinasti, dan aneka diksi yang sebenarnya kurang tepat sebagai teladan masyarakat Indonesia agar berbahasa yang sehat dan santun dalam berbagai konteks kehidupan. 

       Kondisi perpolitikan di Indonesia menuju pemilu tanggal 14 Februari 2024 memang semakin naik suhunya seperti suhu cuaca di berbagai provinsi di Indonesia yang sedang menanti turunnya hujan yang menyejukkan. Pragmatik merupakan interdisipliner linguistik yang mempelajari maksud ujaran penutur atau penulis yang melibatkan konteks. Aneka konteks politik dalam berbagai situasi dan kondisi seseorang menyampaikan tuturannya juga akan mengandung implikatur bagi penuturnya untuk menyampaikan tujuannya kepada lawan tutur atau pendengarnya. Selain itu pernyataan seseorang juga akan mengandung praanggapan bagi lawan tutur untuk mempraanggapkan apa yang dilihat, didengar, dialami, dirasakan, didiskusikan, dikritisi, dipertontonkan sebagai gimik politik positif atau negatif. Contohnya politik meja makan Bapak Presiden  RI, Ir. Joko Widodo. Bapak presiden ingin menyampaikan implikatur kepada seluruh masyarakat bahwa kompetisi dalam pemilu harus diikuti, tetapi persatuan dan kesatuan ketiga capres dan cawapres beserta pendukungnya harus selalu sejuk dan damai, seperti yang ditunjukkan dalam konteks implikatur politik meja makan Bapak Presiden RI tersebut. Namun demikian bagi masyarakat Indonesia yang berpikir negatif tentu akan mempraanggapkan berbeda, pasti yang muncul praanggapan pencitraan, cari simpati, cari dukungan, dan lain sebagainya. Itulah perspektif dan cara pandang manusia yang memiliki keberagaman perbedaan untuk menyampaikan ide dan gagasannya secara komprehensif. 

       Berbagai diksi dalam ragam bahasa politik akan terus bermunculan sampai pemilu di Indonesia selesai. Apalagi dengan munculnya keputusan MK yang mengabulkan permohonan sebagian batas usia capres dan cawapres. Kemudian muncul diksi ragam bahasa poltik dinasti, politik tidak beretika, dan aneka ragam diksi politik yang terikat konteks politik pemilu 2024. Hal inilah yang harus disikapi dengan bijak dan santun. Tetap fokus, serius, sungguh-sungguh untuk memikirkan kemajuan dan kejayaan NKRI tetap pikiran dan hati harus selalu terjaga dan sejuk. Dengan demikian masyarakat yang melihat, menonton, mendengar juga akan simpati untuk memilih wakilnya di DPR RI, DPD, DPRD, Capres, dan Cawapresnya nanti pada pemilu, 24 Februari 2024 dengan riang sehat, gembira, santun, santuy, maslahat, dan berkah untuk NKRI. 

       Aneka cerita yang pernah dirasakan dan dialami oleh seluruh masyarakat NKRI harus dijadikan sebagai guru dan pengalaman terbaik. Jangan sampai terulang lagi, gara-gara perbedaan pilihan dalam pemilu menjadi pemantik perpecahan, silaturahmi, dan persatuan dan kesatuan NKRI. Kuncinya  ada pada diri kita masing-masing untuk dapat mengendalikan diri dan menurunkan egosektoral, politik, golongan, dan suku masing-masing agar dapat terwujud kedamaian, kesejukan, kebahagiaan, kemaslahatan, dan  keberkahan untuk seluruh masyarakat NKRI. 

       Rasa cinta dan bangga pada NKRI harus terus digaungkan kepada seluruh masyarakat sebagai wujud nasionalisme. Bapak Presiden harus menjelaskan dan menegaskan sebagai tindak tutur lokusi kepada masyarakat NKRI bahwa seluruh aparatur negara dari tingkat pusat sampai daerah di 38 provinsi akan netral dalam pemilu 14 Februari 2024, tidak memihak capres dan cawapres mana pun. Pemilu harus jujur dan adil serta bersifat rahasia di kotak pemilu sebagai bentuk implikatur dan praanggapan positif secara nonverbal bagi seluruh masyarakat NKRI. Semoga para politisi di pusat dan daerah dapat menjadi teladan dalam bertutur, berimplikatur, berpranggapan, dan bermanuver bagi seluruh masyarakat NKRI agar menjadi simpati dan empati bukan memantik emosi dan polusi budaya di NKRI tercinta. 

       Aneka ragam bahasa politik mengandung implikatur positif dan negatif yang harus melibatkan konteks tuturan untuk memaknainya dalam perspektif pragmatik. Oleh karena itu, setiap individu masyarakat NKRI harus cerdas dan cermat dalam berpikir serta bijak dalam bertindak. Jangan bertindak semaunya tanpa tahu dampak negatifnya untuk diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Semua kata-kata dan tindakan harus dipikirkan masak-masak agar tidak menjadi sesal kemudian hari. Kita semua adalah saudara sekandung NKRI maka tidak boleh saling mencaci, memaki, menghina, apalagi memfitnah antar masyarakat NKRI. Kita harus bergandeng tangan untuk membangun dan mewujudkan bersama-sama Indonesia emas 2045 dengan riang gembira dan semangat untuk sejahtera bersama seluruh masyarakat NKRI. 

"Mimpi dan imajinasi lebih kuat dari pengetahuan kita maka yakinlah semesta akan selalu membukakan jalan terindah untuk memeluk semesta yang selalu bahagia bersama rembulan dini hari"

Sorong, Papua Barat Daya, 2 November 2023